Bagi yang merencanakan mengunjungi Jepang dan memilih menginap di Airbnb, sebaiknya Anda perlu menyiapkan rencana cadangan mencari penginapan lain. Pasalnya Airbnb mengumumkan keputusannya membatalkan ribuan reservasi yang telah dibuat terkait dengan kebijakan baru yang dibuat pemerintah Jepang. Berdasarkan peraturan terbaru tersebut, pemerintah Jepang menyatakan sejak 1 Juni 2018 bahwa setiap host (pemilik properti yang disewakan) yang tidak memiliki nomor izin harus membatalkan setiap reservasi yang telah dilakukan sebelum 15 Juni 2018.
Pihak Airbnb pun menyesalkan kejadian ini, namun Jepang adalah negara yang menarik untuk dikunjungi dan ingin membantu para tamunya semaksimal mungkin terkait perkara ini. Salah satu bantuan yang akan diberikan Airbnb adalah menyiapkan dana hingga 10 juta dolar AS untuk pengeluaran tambahan bagi para tamu yang mencari rencana alternatif, imbas dari pembatalan tersebut.
Tak hanya di Jepang, di awal tahun ini Tiongkok pun memberlakukan aturan menyampaikan informasi pemesan Airbnb pada pihak otoritas, hal ini termasuk paspor dan waktu reservasi penginapan. Hal sama juga berlaku bagi para host yang harus menyampaikan tiap informasi dan detil pemesanan begitu menerima reservasi.
Kebijakan-kebijakan baru ini lahir dari keberadaan Airbnb yang memengaruhi komunitas lokal dan pemerintah setempat. Diketahui bahwa Airbnb berkembang begitu pesat dan saat ini telah digunakan oleh lebih dari lima juta pejalan. Namun, pada kenyataannya, penyewaan properti daring ini menemui sejumlah masalah dengan pemerintah setempat, mulai dari masalah izin, pemberlakukan pajak, dan kenyamanan warga di sekitar properti yang disewakan.
