Menurut lembaga pemikir pro-demokrasi Freedom House, kebebasan internet menurun di seluruh dunia. Penyensoran sedang ditingkatkan dalam segala hal, mulai dari media sosial dan situs web e-commerce hingga mesin pencari. Menariknya, banyak negara dengan aturan ketat dan sensor tertinggi juga merupakan tujuan wisata populer.
“Dengan demikian, penting untuk mengecek apakah tujuan perjalanan Anda berikutnya memiliki batasan Internet. Terutama bila Anda berencana melakukan beberapa pekerjaan di sana,” kata Daniel Markuson, pakar privasi digital di NordVPN. “Salah satu alat paling ampuh untuk menghindari sensor Internet semacam itu adalah jaringan pribadi virtual. Baik pelancong maupun penduduk lokal menggunakan VPN untuk mengakses Internet tanpa batasan.”
Namun, meskipun sebagian besar negara di dunia mengizinkan penggunaan VPN, beberapa menganggap layanan VPN tidak diinginkan atau bahkan ilegal. Di bawah ini adalah enam tujuan wisata dengan batasan penggunaan Internet terbanyak.
• Cina
Cina adalah negara terketat dalam hal pembatasan penggunaan Internet dengan Great Firewall yang memblokir akses ke situs-situs web asing terpilih, seperti Google, Facebook, Wikipedia, Instagram, dan Twitter. Semua VPN yang digunakan di negara ini harus disetujui dan mematuhi peraturan pemerintah. Namun, cukup sulit untuk memahami undang-undang VPN Cina dan status hukum VPN karena ada banyak wilayah abu-abu.
Terlepas dari itu, menggunakan VPN sebagai orang asing di Cina tidak akan menimbulkan masalah. Ada daerah yang lebih sensitif secara politik, seperti Tibet dan Xinjiang, di mana Anda mungkin menemukan masalah tertentu, seperti harus menghapus VPN atau mendapati bahwa tidak dapat menggunakan VPN untuk mengakses Internet, tetapi hal-hal seperti ini jarang terjadi. Di tempat lain di Cina, menggunakan VPN sebagai orang asing merupakan hal yang sangat umum, bahkan lebih aneh bila Anda tidak menggunakannya karena mesti mengakses sejumlah aplikasi penting yang diblokir pemerintah setempat, seperti Google Maps untuk menavigasi arah.
• Turki
Turki di bawah pemerintahan Erdogan belakangan ini dianggap semakin otoriter, dan hal ini terlihat salah satunya dengan banyaknya situs web atau aplikasi yang telah dilarang dalam beberapa tahun terakhir, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp, selain juga jurnalis yang dipenjara. Bahkan, selama tiga tahun terakhir ini, Turki telah memenjarakan lebih banyak jurnalis ketimbang Cina dan Mesir. Pemerintah setempat juga sudah menutup sejumlah layanan penyedia VPN, namun masih ada beberapa yang tersedia untuk digunakan warga maupun wisatawan.
• Uni Emirat Arab
Selain menyensor banyak situs, Uni Emirat Arab juga melarang banyak layanan VoIP (panggilan telepon melalui Internet), seperti Skype, Whatsapp, dan Facebook Messenger. Bila masih berniat menggunakan layanan VoIP untuk berkomunikasi, gunakan aplikasi lain yang tidak dilarang pemerintah dan penggunaannya tidak memerlukan VPN (penggunaan VPN ilegal juga dilarang di Uni Emirat Arab, sementara penggunaan VPN legal dikenakan biaya).
• Iran
Iran adalah salah satu tempat wisata yang sedang tren bagi para pelancong petualang. Namun, negara ini memanipulasi warganya dengan menyalahgunakan akses Internet gratis secara teratur. Sebagai contoh, Iran menyensor banyak situs web global populer. Selama pemilu atau kerusuhan politik, Iran membatasi penggunaan Internet secara nasional untuk menyulitkan komunikasi. Tidaklah mengherankan bahwa hanya VPN yang disetujui pemerintah, dengan kemampuan sensor dan pengawasan, yang legal untuk digunakan.
• Mesir
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Mesir memblokir banyak situs web, termasuk sumber berita lokal maupun internasional. Untungnya, masih banyak layanan VPN yang tersedia secara gratis dan dapat diakses di Mesir untuk mengakses Internet.
• Vietnam
Lembaga pemerintah memonitor hampir semua pengguna Internet di Vietnam – tak terkecuali wisatawan – dengan diberlakukannya sejumlah hukum. Pada 2010, misalnya, Vietnam meminta penyedia layanan Internet publik, seperti warnet, hotel, dan bisnis lainnya yang menyediakan akses Wi-Fi gratis, untuk menginstal perangkat lunak demi melacak aktivitas pengguna. Tak hanya itu, pada awal tahun ini Vietnam menuai kritik dari seluruh dunia karena memberlakukan hukum yang memaksa situs dan aplikasi populer, seperti Facebook dan Google, untuk memberikan akses pada data pengguna bila diminta pemerintah.
